Pemerintah Hapus Cuti Natal 2021 & Batasi Mobilitas Saat Libur Nataru, Begini Kata Puan Maharani

Pemerintah Indonesia resmi menghapus hari cuti bersama Natal 2021 demi mengurangi potensi gelombang ketiga Covid-19.

Editor: Karsiani Putri
istimewa
Foto ilustrasi wisatawan akan pergi travelling 

TRIBUN-BALI.COM -  Pemerintah Indonesia resmi menghapus hari cuti bersama Natal 2021.

Hal tersebut dilakukan demi mengurangi potensi naiknya kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, penghapusan hari cuti bersama Natal 2021 tersebut juga bertujuan untuk mengurangi potensi gelombang ketiga, terlebih saat musim libur akhir tahun.

Hal ini pun mendapat dukungan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani.

Hal tersebut ia sampaikan pada saat siaran pers pada Rabu 27 Oktober 2021 malam.

"Kalau pasca libur Lebaran yang lalu kita kebobolan oleh gelombang kedua, itu mungkin karena memang kita belum punya bayangan ada gelombang baru Covid-19, ditambah masuknya varian baru (delta) dan vaksinasi masih minim,” jelas Puan dikutip Tribun-Bali.com dari Kompas.com pada Kamis, 28 Oktober 2021.

“Nah, di musim Natal dan Tahun Baru ini dengan kesadaran dan gotong royong bersama, kita tidak boleh kebobolan lagi,” sambungnya.

Lebih lanjut, Puan pun menjelaskan bila penghapusan cuti bersama Natal 2021 mengingat gelombang baru penularan Covid-19 selalu menghantui setiap musim liburan.

Ia menambahkan, hal tersebut tidak terlaksana meskipun tingkat vaksinasi masyarakat Indonesia terus bertambah tinggi.

"Kalau tidak dihapus, cuti bersama 24 Desember 2021 yang jatuh hari Jumat, akan memicu mobilitas warga untuk menghabiskan long weekend dan libur panjang akhir tahun.

Ini tentu sangat riskan di masa-masa pandemi Covid-19 yang belum berlalu seperti saat ini,” ujar Puan.

Kendati demikian, Puan memahami bahwa penghapusan cuti bersama Natal 2021 tidak bisa sepenuhnya mengurangi potensi mobilitas warga di akhir tahun.

Hal itu dikarenakan tidak semua masyarakat Indonesia terkait akan ketentuan cuti bersama.

Lebih lanjut, politisi Partai PDIP itu menghimbau masyarakat untuk terus menerapkan protokol kesehatan.

"Jangan sampai orang tidak pulang kampung tapi tetap berkerumun tanpa prokes di alun-alun daerah masing-masing. Ingat, jangan kendor selama pandemi belum selamanya pergi,” kata Puan.

Pembatasan Mobilitas saat Libur Nataru

Dikutip Tribun-Bali.com dari Tribunnews.com pada Kamis, 27 Oktober 2021, usai menghapus cuti bersama Natal, pemerintah akan menekan sedikit mungkin pergerakan masyarakat pada akhir tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan dengan dihapusnya cuti bersama Natal 2021 maka hari raya umat Nasrani pada Sabtu, 25 Desember 2021 itu tak akan diiringi libur tambahan seperti sebelum pandemi Covid-19.

Muhadjir menuturkan libur Natal dan tahun baru identik dengan mobilitas tinggi masyarakat.

Pemerintah khawatir kegiatan itu bisa menimbulkan gelombang ketiga Covid-19.

Selain menghapus cuti bersama Natal, pemerintah juga melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengambil cuti yang bertepatan dengan momen libur Natal dan Tahun Baru.

"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," ujarnya.

Muhadjir mengatakan perlu sosialisasi masif ke masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas di libur akhir tahun.

"Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak bepergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," tuturnya.

Baca juga: Kadir: Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR Diturunkan Menjadi Rp 275 Ribu untuk Jawa & Bali

Seperti yang diketahui beberapa waktu lalu menerapkan peraturan baru dimana setiap masyarakat yang hendak bepergian ke luar wilayah setidaknya harus sudah menerima vaksin dosis pertama.

Sedangkan bagi mereka yang hendak bepergian dengan transportasi udara harus melampirkan surat negative hasil tes PCR, dan untuk perjalanan darat menerapkan syarat negatif tes antigen.

Baca juga: IHGMA Catatkan Pembatalan Menginap di Bali Sebanyak 1.596 Room Nights

Baca juga: Minta Pemda Tertibkan, Menteri Luhut Geram Karena Banyak Klub dan Bar di Bali Tak Patuh Prokes

"Sehingga nanti kita harapkan jumlah mereka yang akan melakukan perjalanan bisa dibatasi dan juga dikendalikan. Terutama di dalam pengawasan menghindari kemungkinan terjadinya gejala ikutan, yaitu mereka pulang pergi membawa oleh-oleh Covid-19," kata Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir mengatakan perlu adanya pengawasan prokes ketat selama libur akhir tahun.

Terutama di tiga tempat, gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal.

Muhadjir pun meminta pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi lebih dimaksimalkan di tempat-tempat umum.

(*)

Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR
855 articles 182 0

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.


Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved